Kebijakan Penutupan Tambang Parung Panjang Bogor Oleh KDM
LANGITJABAR.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menutup sementara seluruh kegiatan tambang pasir di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, mulai 25 September 2025 karena masalah lingkungan, keselamatan warga (banyak korban jiwa dan luka), serta kerusakan infrastruktur jalan yang parah akibat truk angkutan tambang, dengan tujuan menata kembali tata kelola tambang hingga sesuai aturan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, meski menimbulkan pro-kontra antara warga terdampak dan pekerja tambang
Penutupan sementara kawasan Parung Panjang menunjukkan peran aktif negara dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
"Ini adalah bukti kehadiran negara, untuk kepentingan masyarkat yang lebih banyak. Saya menilai selama ini negara lalai akan hal itu, sehingga banyak menimbulkan korban," katanya, Sabtu (4/10/2025).
Ia menegaskan keputusan penutupan sementara tersebut bersifat final dan tidak akan diubah, meskipun muncul berbagai penolakan dan aksi protes dari sejumlah pihak.
"Saya tetap pada keputusan, karena bersamaan dengan itu, saat ini juga jalan Parungpanjang sedang diperbaiki, dan tidak mungkin digunakan," tegasnya.
Menurut Dedi Mulyadi, persoalan utama di Parung Panjang bukan sekadar polemik kebijakan, melainkan adanya tragedi kemanusiaan yang terus berulang dan selama ini terkesan dibiarkan tanpa penanganan serius.
"Saya berkomitmen itu tidak akan terjadi lagi. Mulai hari ini negara akan memberikan santunan kepada korban atau keluarga yang meninggal, luka berat, luka ringan dan cacat permanen," tegas KDM, sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi.
Ia juga menyampaikan bahwa langkah penanganan terhadap persoalan tersebut saat ini tengah dalam tahap proses, dan diharapkan dalam waktu dekat dapat segera terealisasi demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kehadiran negara dalam hal ini, yang pertama adalah menyiapkan jalan, dan memberi santunan dan ini sedang berproses, maksimal hari Rabu pekan depan," pungkasnya.
